This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.

Entri Populer

Minggu, 27 Oktober 2013

Problem Etis dalam Pembiayaan Pendidikan: Pemiskinan Negara, Kepentingan Publik, dan Otonomi Pendidikan Masyarakat



Pembiayaan Pendidikan

 

 

Problem Etis dalam Pembiayaan Pendidikan: Pemiskinan Negara, Kepentingan Publik, dan Otonomi Pendidikan Masyarakat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun Oleh:

Tutik

7101411194

Pendidikan Ekonomi Koperasi A 2011

 

 

 

 

PENDIDIKAN EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013/2014

 

Problem Etis dalam Pembiayaan Pendidikan: Pemiskinan Negara, Kepentingan Publik, dan Otonomi Pendidikan Masyarakat

 

Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu : 1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota. 2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksankana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai. 3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai. 4) Kurangnya  perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. (6) kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah.
Dalam berbagai level kehidupan, pendidikan memainkan peran yang sangat strategis. Pendidikan memberi banyak peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan. Dengan pendidikan yang baik, potensi kemanusiaan yang begitu kaya pada diri seseorang dapat terus dikembangkan. Pada tingkat sosial, pendidikan dapat mengantarkan seseorang pada pencapaian dan strata sosial yang lebih baik. Secara akumulatif, pendidikan dapat membuat suatu masyarakat lebih beradab. Dengan demikian, pendidikan, dalam pengertian yang luas, berperan sangat penting dalam proses transformasi individu dan masyarakat.
Kewajiban negara untuk menyediakan dan memenuhi hak warga negara atas pendidikan dibangun di atas asumsi yang terkait erat dengan bagaimana kehidupan bermasyarakat terbentuk. Dalam teori kontrak sosial, dijelaskan bahwa masyarakat politis terbentuk berkat adanya kontrak atau konsensus nasional. Ada kesepakatan bersama tentang nilai-nilai yang menjadi landasan kehidupan bermasyarakat dan tujuan yang dihendak diraih. Kesepakatan ini juga terkait dengan sarana, proses, dan prosuder pelaksanaannya (Sugiharto & Rachmat W., 2000: 46-47). Dalam konteks Indonesia, hal ini tergambar dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945.

Kewajiban Negara
Dunia pendidikan di Indonesia saat tahun 2009 menghadapi banyak masalah. Di antara yang utama adalah soal akses. Menurut data Depdiknas, pada tahun pelajaran 2007/2008, 2,2 juta anak usia wajib belajar (7-15 tahun) tidak menikmati pendidikan dasar sembilan tahun terutama karena faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran orangtua. Untuk anak usia 16-18 tahun, ada 5,5 juta yang tidak sekolah. Sedangkan usia 19-24 tahun, 20,7 juta tidak mengenyam bangku kuliah.
Akses yang sulit ini menjadi semakin problematis ketika kesenjangan akses pendidikan ini dalam kasus tertentu didukung oleh kebijakan negara.  Warisan utang luar negeri yang menggunung telah berakibat pada berbagai sektor kepentingan publik. Pada tahun 2003, total utang Indonesia mencapai US$ 150 miliar. Jumlah ini melampaui produk domestik bruto (GDP) yang dihasilkan Indonesia. Pada 2004, total pembayaran bunga pinjaman memakan 92,67% total penerimaan negara, yakni sebesar US$ 7,9 miliar. Karena beban pembayaran utang begitu tinggi, maka dampak yang paling terasa oleh masyarakat saat ini adalah pengurangan subsidi untuk berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, pertanian, dan sebagainya.
Korupsi terjadi di mana-mana, mulai dari lembaga pemerintah, BUMN, lembaga legislatif, bahkan juga dalam dunia pendidikan. Tyas menguraikan bahwa dana pinjaman untuk beasiswa dan Dana Bantuan Operasional (DBO) untuk membantu sektor pendidikan pada saat krisis ternyata juga banyak mengalami kebocoran dan salah sasaran. Temuan Tim Pengendali Program JPS yang diketuai Mar’ie Muhammad memaparkan bahwa salah sasaran program beasiswa SD-SMTA mencapai 60%. Pada saat yang sama pemerintah justru mengucurkan dana BLBI yang mencapai 144 triliun rupiah untuk para pengusaha yang hingga kini penyelesaiannya masih gelap.
Sementara itu, inefisiensi terjadi baik terkait dana pendidikan, dana negara, atau dana masyarakat. Karena tak efisien, dana yang memang terbatas itu jauh dari sasaran, bocor ke mana-mana, atau diterima oleh orang yang tidak tepat.

Peran Serta Masyarakat
Terkait dengan pembiayaan pendidikan, saat ini sangat banyak lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat (swasta), pada titik inilah soal partisipasi masyarakat menemukan poin pentingnya untuk didiskusikan lebih mendalam. Negara memang punya kewajiban untuk membiayai pendidikan (atau, secara umum, menyediakan pendidikan bagi setiap warga negara). Akan tetapi, kewajiban dan wewenang negara ini haruslah diberi batasan dan kerangka yang jelas.
Secara umum, perlu ditegaskan bahwa fungsi negara pada dasarnya bersifat subsider. Negara bukanlah tujuan dalam dirinya sendiri. Akan tetapi dibuat untuk mendukung upaya masyarakat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Negara harus memberi ruang kepada masyarakat (dan anggota-anggotanya) untuk mengurus dirinya sendiri, termasuk dalam hal menentukan apa yang mereka butuhkan. Jika wewenang negara tidak dibatasi dan meliputi semua segi kehidupan masyarakat, maka itu disebut negara totaliter.

BHP: Pendidikan dan Pemiskinan
Polemik dalam tubuh pendidikan Indonesia pasca orde baru tak kunjung berhenti bahkan beralih dari satu permasalahan ke permasalahan lain. Diawali dengan kemunculan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU SISDIKNAS) pada tahun 2003 sampai pada RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang saat ini sedang menjadi trend perdebatan di mana-mana. Penulis melihat retorika yang berkembang berkaitan dengan kemunculan RUU BHP semakin melebar kemana-mana dan menjauh dari esensi permasalahan yang sebenarnya yaitu pendidikan dan realitas kemiskinan di Indonesia.
Sebelum masuk lebih jauh kedalam permasalahan yang mengiringi usaha pemerintah mengajukan RUU BHP, akan lebih baik bila kita pahami dulu latar belakang kemunculan RUU BHP dari berbagai perspektif. Diharapkan melalui pemahaman yang komprehensif, kita bisa lebih objektif menyikapi permasalahan RUU BHP. RUU BHP, pada awalnya, dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara yayasan dan pihak pengelola satuan pendidikan (perguruan tinggi). Kemunculan RUU ini berangkat dari realitas buruknya hubungan antara yayasan sebagai pemilik dan pengelola sebagai pelaksana pendidikan. Buruknya hubungan yang terjalin diakibatkan oleh miskonsepsi tentang manajemen operasional di tingkat satuan pendidikan. Belum adanya peraturan yang jelas mengenai pembagian kewenangan atau otoritas bagi kedua kubu (Yayasan dan pengelola) dalam satuan pendidikan. Sekali lagi harus diakui bahwa ternyata permasalahannya tetap berkutat di wilayah pembagian kekuasaan.
Setelah mengalami banyak revisi sejak tahun 2002 bersama dengan RUU yang lain (RUU dosen dan guru), legislative (komisi XDPR) merasa penting untuk kembali mendesak pemerintah untuk mengusung RUU BHP ke tingkat yang lebih tinggi yaitu legalisasi. Namun, RUU BHP yang terbaru tidak lagi sekedar berlaku bagi Perguruan Tinggi namun sudah menjalar ke wilayah pendidikan dasar (SD, SMP atau sederajat) dan menengah (SMU, SMK atau sederajat) seperti termaktub dalam RUU BHP bab 1 pasal 1 ayat 3.
Perdebatan yang muncul ke arena pembahasan RUU BHP, saat ini, sebagian besar muncul dari kalangan yayasan pendidikan yang dalam hal ini adalah swasta. Hal ini wajar karena dalam salah satu pasalnya ( bab 3 pasal 3 ayat 1 dan 2), RUU BHP menegasakan adanya pengalihan kekayaan yayasan atau penyelenggara awal kepada BHP yang terbentuk. Bagi yayasan hal ini sangatlah merugikan mengingat satu-satunya sumber kekayaan yayasan akan dikuasai oleh lembaga baru bernama BHP. Sekali lagi kita lihat adanya konflik kepentingan yaitu mengenai kekuasaan (pemerintah versus pemilik satuan pendidikan).
Lepas dari perdebatan di sekitar retorika kekuasaan dalam BHP, sangat baik bila kita mulai merenungkan beberapa imbas yang mungkin terjadi setelah RUU ini disahkan terutama bagi rakyat miskin. Seperti yang termaktub dalam pasal 2 ayat 5 item b mengenai penegasan otonomi pendidikan bagi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan, dapat diindikasikan bahwa pemerintah tidak memiliki tanggung jawab rutin dalam pembiayaan pendidikan. Bila indikasi tersebut benar terjadi maka jelas rakyat harus berjuang sendiri mengelola pendidikan termasuk dalam hal pembiayaan rutin operasional. Melihat fakta bahwa sebagian besar rakyat Indonesia masih terbelit dalam lingkaran kemiskinan, ramalan kehancuran pendidikan Indonesia menjadi semakin nyata terlihat. Semakin banyak anak bangsa ini yang tak lagi mengenyam pendidikan yang layak.


Sumber :
Aditjondro, George Junus, 2003, Korban-Korban Pembangunan: Tilikan terhadap Beberapa Kasus Perusakan Lingkungan di Tanah Air, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Baswedan, Anies, 2010, “Guru sebagai Garda Depan Indonesia”, Jawa Pos, 26 Juli 2010.
Darmaningtyas, 2008, Utang dan Korupsi Racun Pendidikan, Pustaka Yashiba.
Darmaningtyas, 2010, “Kasta dan ISO di Sekolah”, Kompas, 2 Juni 2010.
Illich, Ivan, 2000, Bebaskan Masyarakat dari Belenggu Sekolah, terj. A. Sonny Keraf, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
Magnis-Suseno, Franz, 1994, Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,Cetakan IV, Jakarta: Gramedia.